22 Januari 2009

aLL AboUt SeRang!





Simbol Atau Lambang kota SErang!!



Disah kannya kota serang didalam Gedung ini!







ini adalah fto-fto mengenai hiruk pikuk kota serang!!




Selamat Datang Di kota seRang!






Aktifitas Masyarakat!







Pemukiman Penduduk!





Alun-Alun Barat Kota Serang!





Peta yang menggambarkan Letak
kota SErang!






Kuliner kota serang!






Desa Taktakan!




Alat Tarnsportasi Warga Serang!

21 Januari 2009

Menengok Aktivitas Penjabat Wali Kota Pascapembentukan Kota Serang


Pembentukan Kota Serang, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten, secara resmi disahkan pada tanggal 2 November 2007 melalui UU Nomor 32 Tahun 2007. Peresmian Kota Serang ini ditandai dengan pelantikan Penjabat Wali Kota Serang Asmudji, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardyanto di Kantor Departemen Dalam Negeri (Depdagri) di Jakarta. Asmudji yang sebelumnya menjabat Asisten Daerah (Asda) I Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, terpilih menjadi Penjabat Wali Kota Serang setelah lolos seleksi di Depdagri.

Asmudji bersama dua calon lain yakni Kepala Biro Keuangan Pemprov Banten Eutik Suarta, Kepala Biro Kepegawaian Acid Syamsuri diusulkan oleh Pemprov Banten ke Mendagri untuk diseleksi dan kemudian ditetapkan satu calon untuk menjadi Penjabat Wali Kota Serang. Akhirnya, berdasarkan seleksi yang dilakukan tim di Depdagri, Asmudji dinilai lebih unggul dari kedua calon lainnya.Pembentukan Kota Serang merupakan konsekuensi dari pembentukan Provinsi Banten, melalui UU Nomor 23 Tahun 2000. Dalam UU tentang Pembentukan Provinsi Banten itu, tertuang amanat pembentukan Kota Serang.

Karena itu, pembentukan Kota Serang bukan berdasarkan aspirasi dari masyarakat karena pertimbangan luasnya wilayah Kabupaten Serang sebagai kabupaten induk, tetapi sebagai sesuatu yang wajib direalisasikan setelah terbentuknya Provinsi Banten.

Peresmian Kota Serang dilakukan bersamaan dengan peresmian Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pembentukan Kabupaten Pesawaran melalui UU Nomor 33 Tahun 2007. Kabupaten Pesawaran merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan.

Kota Serang sendiri terdiri dari enam kecamatan, dengan luas wilayah kurang lebih 266,71 km2. Kecamatan-kecamatan yang menjadi bagian dari Kota Serang itu merupakan kecamatan yang terletak di perkotaan.

Kalau kita merunut kembali ke belakang, pembentukan Kota Serang, terbilang terlambat, karena Provinsi Banten sendiri sudah berusia tujuh tahun. Selama tujuh tahun itu, ibu kota Provinsi Banten, adalah Kabupaten Serang. Padahal, dalam aturannya, ibu kota sebuah provinsi adalah kotamadya. Kendati pembentukan Kota Serang telat, namun persiapan untuk sarana dan prasarana pemerintahan masih sangat minim. Mulai dari prasarana perkantoran dan sarana lainnya, harus diadakan dari titik nol.

Karena itu, tugas yang diemban Penjabat Wali Kota Serang sangat berat. Penjabat wali kota harus mempersiapkan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan mempersiapkan kantor serta personil, serta pembentukan lembaga DPRD, dan persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) guna memilih wali kota dan wakil wali kota yang definitif. Sementara waktu yang diberikan kepada penjabat wali kota untuk mempersiapkan semuanya itu hanya setahun.

Masa jabatan penjabat wali kota yang hanya satu tahun, memang relatif sangat singkat untuk membenahi dan mempersiapkan sarana dan prasarana pemerintahan serta mempersiapkan pilkada. Namun, penjabat wali kota mau tidak mau, dan suka tidak suka harus bekerja maksimal untuk memenuhi tuntutan tugasnya. Mendagri Mardyanto pada saat pelantikan Penjabat Wali Kota Serang, 2 November 2007 lalu berpesan, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh penjabat adalah segera berkordinasi dengan bupati kabupaten induknya dan meminta petunjuk gubernur provinsi untuk membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah masing-masing, dilanjutkan dengan pengisian personil dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Selain itu, kata Mendagri, tugas penting yang harus dilakukan pejabat kepala daerah adalah melakukan pemetaan potret data awal kondisi daerah yang nantinya akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau perkembangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penjabat Wali Kota Serang, setelah dilantik, langsung memantu persiapan Kantor Wali Kota Serang di gedung eks Kantor DPRD Banten. Sebab, gedung itu dalam kondisi rusak dan tidak laik pakai, sejak ditinggalkan oleh anggota DPRD Banten, karena mereka pindah ke Kantor DPRD Banten yang baru di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), di Kecamatan Curug, Serang, Januari 2007 lalu.

Gedung itu dijadikan Kantor Penjabat Wali Kota Serang dan beberapa SKPD. Memang, hingga kini gedung itu sebagiannya sudah diperbaiki dan Penjabat Wali Kota Serang sudah mulai menempati gedung itu.

Dalam beberapa hari masa tugasnya, Penjabat Wali Kota Serang melakukan kunjungan ke enam kecamatan guna menyerap aspirasi dari para camat yang ada. Selain itu, Penjabat Wali Kota Serang juga telah menyusun struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang semula diusulkan sembilan, tetapi kemudian ditambah satu SKPD yakni Sekretariat DPRD Kota Serang, sehingga menjadi 10 SKPD yang diusulkan ke Mendagri.

Asmudji mengatakan, kalau mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, Kota Serang dengan luas wilayah 266,71 km2, dan jumlah penduduk 495 ribu jiwa, dimungkinkan menambah jumlah SKPD menjadi 15 dinas dan 18 badan. Namun, kata Asmudji, Mendagri telah mengimbau agar daerah pemekaran baru membuat SOTK seramping mungkin, dengan pertimbangan kondisi keuangan daerah.

“Kalau mengacu pada ketentuan yang ada, luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Serang sangat dimungkinkan untuk membuat banyak SKPD. Namun, karena PAD-nya belum memadai, maka terpaksa dibuat SKPD yang dianggap sangat prioritas saja,” ujar Asdmuji.

Ia mengatakan, jika usulan SOTK telah disetujui Mendagri, maka pihaknya akan langsung membuat Peraturan Wali Kota tentang SOTK. Sementara untuk pengisian personil di 10 SKPD yang ada, dibutuhkan personil sebanyak 287 orang.

“Pemkab Serang selaku kabupaten induk tengah melakukan inventarisasi pegawai yang akan dipindahkan ke Pemkot Serang. Demikian pula dengan Pemprov Banten,” kata Kepala Bidang Desentralisasi Biro Pemerintahan Pemprov Banten, Kosasih.

Pengisian Anggota DPRD

Sementara itu untuk pengisian anggota DPRD Kota Serang, Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Serang masih mengalami kekurangan anggaran. Pemkab Serang sebelumnya telah menganggarkan dana sebesar Rp 400 juta untuk proses pengisian anggota DPRD itu. Namun, setelah dikalkulasi dengan berbagai kegiatan yang akan dilakukan, dana sebesar itu, dinilai masih sangat kurang.

“Dana Rp 400 juta itu, hanya diperuntukkan antara lain untuk sosialisasi kegiatan, pembentukan panitia pengawas (Panwas), biaya operasional KPUD, dan biaya operasional konsultasi ke KPU Pusat. Sementara untuk honor panwas, biaya monitoring KPU Provinsi dan beberapa kegiatan lainnya belum dialokasikan anggaran. Karena itu kami meminta tambahan anggaran dari Pemkab Serang,” ujar anggota KPUD Serang, Arif Ikbal.

Lebih lanjut, Penjabat Wali Kota Serang, Asmudji mengatakan, untuk dua tahun awal ini, Pemprov Banten dan Pemkab Serang melalui dana APBD akan menganggarkan untuk dana bantuan terhadap Kota Serang. Bahkan untuk pilkada Kota Serang, Pemprov Banten dan Pemkab Serang yang akan membiayainya.

“Tugas saya memang sangat berat, karena saya harus mempersiapkan segala sesuatu dari titik zero (nol). Kalau semua SKPD sudah terbentuk, saya sedikit merasa terbantu karena tugas pemerintahan bisa berjalan, walaupun tidak seoptimal seperti daerah yang sudah lama terbentuk. Kita berharap, semua persiapan berjalan lancar dan sukses,” kata Asmudji.***

PROFIL KABUPATEN / KOTA SERANG


KOTA SERANG

ADMINISTRASI
  • Profil Wilayah
Serang merupakan ibu kota Kabupaten Serang dan menjadi Ibu Kota Propinsi Banten
terdiri dari 4 kecamatan (Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan
taktakan dan Kecamatan Kasemen). Wilayah Kota Serang memiliki luas 188,70 km²
dengan jumlah penduduk 347.042 jiwa (21,27 % dari jumlah penduduk Kabupaten
Serang).

  • Orientasi Wilayah
Secara geografis wilayah Kabupaten
Serang terletak diantara 5°50' - 6°21'
Lintang Selatan dan 105°7' 106°22'
Bujur Timur. Batas-batas wilayah
administrasi Kabupaten Serang, adalah
sebagai berikut :
• Sebelah Utara : Laut Jawa
• Sebelah Timur : Kabupaten
Tangerang
• Sebelah Selatan: Kabupaten
Pandeglang dan Kabupaten Lebak
• Sebelah Barat : Kotamadya Serang
dan Selat Sunda
Secara umum wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian kurang dari 500
meter dpl dan tersebar pada semua wilayah. Kemiringan tanah atau lereng selain
mempengaruhi bentuk wilayah juga mempengaruhi tingginya perkembangan erosi.
  1. PENDUDUK
Jumlah dan pertumbuhan penduduk
Kota Serang berdasarkan dari Statistik Serang 2003 berjumlah 347.042
jiwa. Luas wilayah 2.492 Ha maka kepadatan penduduknya 112 jiwa/ Ha.
Dari data kependudukan di atas maka Kota Serang dapat digolongkan dalam kelas
kota sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota Sedang
adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa.

2. EKONOMI

Kondisi Perekonomian Daerah
Gambaran perkembangan hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Serang secara
makro dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto [PDRB].
PDRB Kabupaten Serang pada tahun 1993 sebesar Rp. 4,299 Trilyun, sedangkan
pada tahun 1996 atas harga konstans [tahun 1993] sebesar Rp. 5,419 Trilyun dan
atas harga berlaku sebesar Rp. 6,539 Trilyun atau rata-rata PDRB per tahun dari
tahun 1993 sampai dengan 1996 adalah atas harga konstans Rp. 4.834.507,00 dan
atas harga berlaku Rp. 5.350.204,86.
Sedangkan PDRB tahun 1997 mengalami penurunan kontribusi 9 [sembilan]
lapangan usaha terhadap PDRB berturut-turut menurut ranking, sebagai berikut :

1. Atas harga konstan
• Industri pengolahan : 63,44%
• Perdagangan, hotel dan restoran : 8,85%
• Pertanian : 7,42%
• Bangunan / konstruksi : 5,06%
• Jasa-jasa : 4,45%
• Angkutan dan komunikasi : 3,84%
• Keuangan, persewaan & Jasa perusahaan : 2,68%
• Pertambangan dan penggalian : 0,25%
2. Atas harga berlaku
• Industri pengolahan : 62,15%
• Perdagangan, hotel dan restoran : 9,28%
• Pertanian : 7,66 %
• Bangunan / konstruksi : 5,10 %
• Jasa-jasa : 4,60 %
• Angkutan dan komunikasi : 4,02 %
• Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan : 2,776 %
• Pertambangan dan penggalian : 0,26 %
Dari angka-angka di atas, nampak bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten
Serang lebih dari setengah kontribusi PDRB didominasi lapangan usaha industri dan
pengolahan sedangkan lapangan usaha lainnya telah dikuasai oleh sektor sekunder,
seperti nampak pada kontribusi kelompok sektor usaha rata-rata per tahun 1993-
1996, sebagai berikut :

1. Atas harga konstan kelompok sektor usaha
• Primer (pertanian dan penggalian penambangan ) ;7,67%
• Sekunder (industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih) :67,50 %
• Tersier : 24,83 %
2. Atas harga berlaku kelompok sektor usaha
• Primer (pertanian dan penggalian penambangan ) ; 7,93 %
• Sekunder (industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih) : 66,33 %
• Tersier : 25,74 %
Sebaran lapangan pekerjaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan hasil
susenas tahun1996 sampai dengan tahun1997 menyatakan bahwa rata-rata
persentase penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan
utama Kabupaten Serang menurut ranking sebagai berikut :
  • Industri pengolahan : 13,99%
  • Perdagangan, hotel dan restoran : 19,89%
  • Pertanian : 37,06%
  • Bangunan / konstruksi : 7,06%
  • Jasa-jasa : 11,87%
  • Angkutan dan komunikasi : 7,96%
  • Keuangan, persewaan & Jasa perusahaan : 0,38%
  • Pertambangan dan penggalian : 1,38%
Atau dilihat dari distribusi sektor lapangan usaha utama masyarakat :
  • Primer : 38,60 %
  • Sekunder : 14,58
  • Tersier : 46,82 %
Dari angka-angka di atas nampak bahwa adanya ketidak seimbangan secara
porposional, antara besaranya kontribusi tiap lapangan usaha terhadap PDRB
dengan besarnya lapangan pekerjaan utama pada masyarakat. Tampak bahwa
perekonomian Kabupaten Serang secara makro dibangun oleh sektor sekunder,
terutama industri dan pengolahan. Sedangkan kegiatan perekonomian masyarakat
secara mikro masih berbasis pada sektor primer, terutama pertanian.
  • FASILITAS UMUM DAN SOSIAL
Fasilitas Pendidikan
Salah satu sisi dari keberhasilan pendidikan ditandai dengan meningkatnya
partisipasi sekolah pada semua kelompok usia sekolah. Angka Partisipasi
Kasar(APK)penduduk usia SD 7-12 tahun meningkat dan 92,30% pada tahun 1993
menjadi 120% pada tahun 1997. Angka Partisipasi Murni( APM) sebesar 86,07%
pada tahun 1993 meningkat menjadi 100,19% pada tahun 1997.
Pada tingkat penduduk usia SLTP 13-15 tahun, APK meningkat dari 30,64% pada
tahun 1993 menjadi 49,46% pada tahun 1997 sedangkan APM AIM sebesar 23,84%
pada tahun 1993 meningkat menjadi 51,72% pada tahun 1997. Untuk penduduk usia
SLTA 16-18 tahun, APK meningkat dan 22,75% pada tahun 1993 menjadi 33,32%
pada tahun 1997 sedangkan APM sebesar 16,38% pada tahun 1993 meningkat
menjadi 33,52% pada tahun 1997.
Keberhasilan wajib belajar terlihat secara nyata dengan penurunan persentase
penduduk yang buta huruf dan peningkatan penduduk yang bersekolah. Penduduk
dengan usia 10 tahun ke atas yang buta huruf tahun 1995 sebanyak 12,18% dan
jumlah penduduk Kabupaten Serang, pada tahun 1997 jumlah tersebut turun menjadi
6,28% sedang Angka Melek Huruf [AMH] sebesar 84,78% pada tahun 1993 naik
menjadi 91,71% pada tahun 1997. (Pemerintah Daerah Kabupaten Serang: Pola
dasar pembangunan daerah Kabupaten Serang tahun 1999/2000-2003/2004)
Guna membangun berbagai pola pembangunan serta dalam upaya pembangunan
sumber daya manusia [human resources development] di Kabupaten Serang juga
berdiri berbagai perguruan tinggi, antara lain; Universitas Tirtayasa, Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri [STAIN] Maulana Hasanuddin, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
[STIA] Maulana Yusuf, Institut Agama Islam Banten [LAIB] serta beberapa akademi
setingkat D1 dan D2.
Sarana kesehatan merupakan sarana sosial yang sangat penting dalm membentuk
Sumber Daya Manusia yang sehat. Dengan luas wilayah Kabupaten Serang
188.718,00 Hektar dan jumlah penduduk sebesar 1.638.812 jiwa pada tahun 1996,
dilayani oleh 10 unit Wahana Yankes Dasar yang tersebar di 9 Kecamatan di
Kabupaten Serang. Dan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat
di setiap kecamatan terdapat Puskesmas dengan jumlah seluruhnya 39 Puskesmas
dan dibantu oleh 62 puskesmas Pembantu serta 29 buah Puskesmas Keliling.
Sarana kesehatan ini didukung oleh 71 orang tenaga Dokter dan 435 Bidan.
Disamping itu terdapat pula 1.410 tenaga Dukun Bayi terlatih yang sudah
mendapatkan bimbingan/pengetahuan Kebidanan dari Dinas Kesehatan Daerah
Tingkat II Serang.
Jenis dan jumlah sarana peribadatan di wilayah Kota Serang sampai dengan akhir
tahun 1996 meliputi:
1. Masjid 2.163 buah
2. Langgar 3.871 buah
3. Mushola 295 buah
4. Gereja 5 Buah
5. Vihara 4 buah
  • SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN
Komponen Air Bersih
Kapasitas produksi air terpasang sampai dengan tahun 2003 sebesr 439,42 lt/dtk,
yang tersebar pada beberapa instalasi pengolahan. Dari jumlah tersebut yang
terpakai hanya 334,98 lt/dtk atau sebesar 76,23% sehingga masih terdapat sisa
kapasitas sebesar 104,44 liter/dtk yang belum dimanfaatkan. Mengingat potensi
masyarakat di Kota Serang per 31 Desember 2003 seluruhnya adalah 1.735.560 jiwa
dengan cakupan pelayanan baru mencapai 188.497 jiwa atau 10,86% maka
diupayakan untuk memanfaatkan kapasitas yang tersedia dengan pengembangan
jaringan distribusi pada tahun 2004 yaitu daerah Bojanegara, Kasemen dan
Kandayakan selain dengan cara mengusulkan pengembangan atau pembangunan
instalasi.

20 Januari 2009

TentaNg SeRang...

Kota Serang adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Serang merupakan ibukota Provinsi Banten dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kota Serang. Serang berada tepat di sebelah Utara Provinsi Banten , serta dikelilingi oleh Kabupaten Serang di sebelah selatan, barat, dan timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Serang dilintasi jalan tol lintas Jakarta - Merak.